Petisi Peduli KPK dari SMA
Jam belajar belum usai, tapi kemarin siang itu ratusan siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 13 Jakarta menghambur keluar dari ruang kelas. Langkah mereka berderap penuh antusiasme menuju panggung mini di tengah lapangan sekolah.Mula-mula mereka menyanyikan lagu mars sekolah. Perwakilan kelas kemudian membacakan deklarasi pernyataan prihatin atas perseteruan antarlembaga penegak hukum dan maraknya praktek makelar kasus. Mereka mendesak Presiden mengambil sikap sesuai dengan kewenangannya. Ada dua spanduk di situ.
Mereka kemudian membubuhkan tanda tangan di spanduk tersebut. "Semua anak didik kami izinkan mengikuti kegiatan gelar 1.000 tanda tangan pro-pemberantasan korupsi," ujar Retno, guru pendidikan kewarganegaraan sekolah itu.
Tiba-tiba hujan turun disertai angin kencang , tapi anak-anak itu tak menghentikan kegiatan mereka. Penandatanganan diteruskan di selasar depan kelas. Deklarasi ini merupakan puncak dari acara yang telah digelar sepekan silam oleh OSIS SMA 13. Mereka menyelenggarakan kompetisi lagu bertema "Demokrasi, Keadilan, dan Pluralitas" bagi siswa. Pihak SMA 13 sepakat memasukkan kegiatan ini sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan.
Di mana-mana kini banyak unsur masyarakat membuat petisi untuk mendukung Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah.Di Makassar, Sulawesi Selatan, 20 tokoh yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi (Kompak) Sulawesi Selatan meneken petisi untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Isinya, copot dan adili Kepala Polri dan Jaksa Agung, SP3-kan kasus Bibit-Chandra, usut tuntas kasus Bank Century, dan tangkap mafia peradilan.
"Rakyat punya cara untuk menuangkan unek-uneknya," kata Adnan, koordinator aksi. Koordinator Urban Poor Consortium Wardah Hafidz menyatakan tingginya eskalasi gerakan dalam kasus KPK berpotensi memunculkan gerakan rakyat. "Kalau pemerintah tak merespons secara cepat dan lugas," ucapnya seusai aksi.
Adapun Pusat Kajian Anti (Pukat) Korupsi Yogyakarta sangsi terhadap komitmen Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dalam menuntaskan kasus ini setelah Kejaksaan Agung diminta meneruskan proses hukum Bibit dan Chandra. "Jangan-jangan DPR representasi komponen Istana," ujar Kepala Divisi Korupsi dan Sumber Daya Alam Totok Dwi Diantoro kemarin.
Sumber: Koran Tempo, 13 November 2009
Foto: Detik.com
Currently have 0 komentar: