SIMPATISAN KPK

Jelang Hari Antikorupsi, SBY Pidato Nanti Malam

2009-12-07T22:59:00.000-08:00

detiknews.com-Jakarta , Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan memberikan pidato nanti malam. Pidato berkaitan dengan Hari Antikorupsi se-dunia yang jatuh pada 9 Desember besok.
Demikian agenda SBY yang didapatkan dari Biro Pers Istana, Selasa (8/12/2009).
SBY direncanakan akan memberikan pidato di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pukul 21.00 WIB.
Sebelumnya pada Jumat (4/12/2009) lalu, saat memberikan pengantar pada rapat paripurna kabinet di Kantor Presiden, SBY memberikan warning akan adanya gerakan-gerakan sosial pada 9 Desember besok."Saya juga mendapatkan informasi bahwa 9 Desember akan ada gerakan-gerakan sosial," kata SBY.

SBY menjelaskan, sebagian dari gerakan itu memang ingin memperingati Hari Antikorupsi Internasional, namun kemudian ada gerakan lain yang menumpangi."Mungkin saja akan muncul tokoh-tokoh pada 9 Desember, yang selama 5 tahun lalu tidak pernah saya lihat kegigihannya dalam memberantas korupsi mungkin akan tampil. Ya selamat datang kalau memang ingin betul memberantas korupsi bersama-sama. Dengan demikian akan membawa manfaat bagi rakyat," ujar SBY.

SBY menegaskan selama 5 tahun, dia telah berjuang melakukan pemberantasan korupsi. "Satu kepedulian, komitmen bahwa kita harus menyukseskan langkah pemberantasan korupsi. Tapi ada yang juga motifnya bukan itu. Tapi motif politik yang sesungguhnya tidak senantiasa atau selalu terkait dengan langkah pemberantasan korupsi," urainya.
(nwk/iy)

35% APBN 2010 Berpotensi Korupsi

2009-12-07T22:52:00.000-08:00

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya potensi korupsi dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010 sebesar 35%. Potensi terbesar berasal dari sektor pengadaan barang dan jasa. "Dalam hitungan kasar di 2010, terdapat potensi korupsi 35% dari total anggaran," kata Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dalam Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) di Jakarta, kemarin. Tumpak memaparkan, dalam proyeksi pengadaan barang pemerintah pada 2010, dari total anggaran Rp327 triliun, terdapat belanja modal sebesar Rp76,8 triliun dan belanja barang Rp99,7 triliun.

Dengan jumlah ini dapat kita bayangkan apa yang akan terjadi ketika proses pengadaan barang dan jasa tidak dikawal dengan baik," Tumpak mengingatkan.

Sejak KPK berdiri, kata dia, sedikitnya telah menangani 50 perkara terkait penyimpangan dana pengadaan barang dan jasa yang terjadi di berbagai instansi pemerintah. Ia berharap, ke depan, upaya pencegahan harus sama pentingnya dengan penindakan."Boleh saja kita memenjarakan seratus atau seribu orang karena melakukan korupsi, tetapi tanpa langkah pencegahan yang tepat, maka tidak ada jaminan tidak akan terjadi lagi," tegasnya.

Berdasarkan data KPK, selama periode 2005-2009, kerugian negara berkaitan dengan perkara pengadaan barang dan jasa sebesar Rp689,195 miliar atau 35% dari total nilai proyek Rp1,9 triliun.

Kerugian negara di bidang pengadaan barang dan jasa, sambung Johan, biasanya karena proses penunjukan langsung, yakni sekitar 94% atau Rp647 miliar dan karena mark up atas harga pokok satuan (HPS) sebesar 6% atau Rp41,3 miliar. "Fakta itu menunjukkan mafia berseliweran di sistem kenegaraan kita. Selain mafia hukum yang tengah ramai dibicarakan, ternyata terdapat juga mafia tender yang menggembosi keuangan negara dengan bermain di ranah pengadaan barang dan jasa," kata humas KPK Johan Budi.

Katalog HPS Untuk mengatasi masalah tersebut, ucap Johan, kini KPK tengah menyusun katalog yang memuat daftar HPS. Katalog tersebut diharapkan menjadi referensi, baik bagi instansi yang membutuhkan barang dan jasa maupun masyarakat luas.

Menurut rencana, sambung Johan, katalog itu akan disosialisasikan kepada masyarakat. Tujuannya, pertama, agar masyarakat mengetahui harga yang sesungguhnya dibayar untuk mendapatkan suatu bentuk barang atau jasa.

Kedua, setelah masyarakat mengetahui HPS sesungguhnya, mereka diharapkan dapat ikut mengawasi tender pengadaan barang dan jasa tersebut. "Ketika terdapat HPS yang tidak wajar, masyarakat dapat mempersoalkannya. Ini akan membuat mafia tender berpikir berkali-kali untuk memanipulasi HPS hingga berlipat-lipat," paparnya.

Dalam acara KNPK kemarin, muncul isu e-procurement atau lelang tender pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui internet. "Sistem ini lebih transparan dan efisien dibandingkan dengan sistem konvensional yang digunakan selama ini," ujar Johan. Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Waluyo menambahkan, sistem itu dilengkapi dengan e-announcement dan kerja sama dengan media massa untuk publikasi tender.

KNPK 2009 diikuti sembilan instansi, yakni Depkes, PT Kimia Farma, Pemprov Jabar, Departemen PU, Dephub, Pemkot Makassar, PT Perusahaan Gas Negara, Pemda Gunung Kidul, dan PT PLN.

Sumber: Media Indonesia, 3 Desember 2009
Foto: Dok. KPK

Bibit-Chandra Kembali Aktif : Hari Ini Serah Terima Jabatan

2009-12-07T22:48:00.000-08:00

fajar.co.id-JAKARTA , Dua pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah akan kembali bertugas sebagai wakil ketua lembaga antikorupsi, mulai Selasa hari ini, 8 Desember.

Dua pelaksana tugas (Plt) yang selama ini menggantikan mereka, Waluyo dan Mas Achmad Santosa, bakal kembali ke tempat kerja semula.

Serah terima jabatan keduanya direncanakan berlangsung hari ini setelah Keppres yang mengaktifkan Bibit dan Chandra resmi diterima KPK sekitar pukul 11.00, Senin 7 Desember. Keppres yang diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tertanggal 4 Desember itu juga memberhentikan secara hormat Waluyo dan Mas Achmad Santosa.

Sedangkan Tumpak Hatorangan Panggabean, yang kini menjabat Plt ketua, masih menempati posisinya sampai panitia seleksi bentukan pemerintah memilih pengganti Antasari Azhar yang diberhentikan tetap karena kasus dugaan pembunuhan berencana.

"Tadi pagi, kami diberi tahu Pak Denny (Denny Indrayana, staf khusus presiden bidang hukum) bahwa besok (hari ini) akan berlangsung serah terima jabatan," tutur Juru Bicara KPK Johan Budi S.P, kemarin.

Serah terima jabatan tersebut, kata Johan, hanya berupa pelimpahan memori pekerjaan yang selama dua bulan terakhir ditangani Mas Achmad Santosa dan Waluyo. "Nantinya juga tidak ada sumpah seperti pelantikan dulu," ujar Johan.

Sebelumnya, Bibit dan Chandra dipanggil Presiden SBY ke Wisma Negara, Minggu 6 Desember. Selain memberitahu tentang Keppres pengaktifan mereka kembali, presiden juga meminta keduanya membantu upaya pemberantasan korupsi.

Dikonfirmasi di kantornya kemarin, Mas Achmad Santosa membenarkan rencana serah terima itu. "Saya sudah tahu. Kira-kira pukul 11.00 sudah saya terima (Keppres pengaktifan kembali Bibit-Chandra) itu," tutursnya.

Pada serah terima, dia bakal menyerahkan memori tugas kepada Bibit, pejabat yang digantikannya. Pria yang akrab dipanggil Ota itu merahasiakan apa saja yang termuat dalam memori tersebut. "Pokoknya, yang selama ini kami kerjakan akan kami berikan lagi," jelasnya.

Menurut dia, memori itu terkait tugasnya di bidang penindakan. "Di bidang penindakan, yang awalnya penyelidikan sudah naik ke penyidikan. Atau, yang selama ini masuk penyelidikan perlu diperdalam," ucapnya. Selepas dari KPK, Mas Achmad Santosa akan kembali menjadi senior advisor UNDP (Badan Pembangunan PBB).

Dari informasi yang dihimpun Fajar, memori itu terkait penanganan kasus penyerahan travelers cheque kepada sejumlah anggota DPR (hasil laporan mantan anggota DPR Agus Condro) dan kasus dana talangan Bank Century senilai Rp 6,7 triliun.

Kabarnya, Plt pimpinan KPK meminta agar pimpinan baru mengefektifkan kembali fungsi koordinasi dan supervisi dengan lembaga penegak hukum lainnya, yakni polisi dan kejaksaan. Lemahnya koordinasi itu pula yang memicu kriminalisasi dua pimpinan KPK selama ini.

Mas Achmad Santosa juga menegaskan bahwa setelah lepas dari KPK, dirinya tetap akan memegang teguh kode etik jabatan. Dia berjanji tidak akan memanfaatkan serta membocorkan rahasia selama memegang jabatan pimpinan KPK. "Anda tak perlu khawatir soal ini. Saya punya komitmen," jelasnya. (git/dwi)

Serunya Malam Mingguan di KPK

2009-11-14T19:02:00.000-08:00

news.okezone.com .JAKARTA - Anda bosan dengan malam minggu yang acaranya begitu-begitu saja?. Jika ya, anda bisa mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bukan untuk melaporkan kejahatan korupsi atau diperiksa penyidik KPK, tapi anda akan mendengarkan music live di lembaga yang paling ditakuti koruptor ini.

Seperti malam ini, acara yang bertema "Malam Seni Anti Korupsi" ini di gelar di Gedung KPK, Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Sabtu (14/11/2009) malam.

Pantauan okezone di lokasi, sekira 100 orang memadati halaman lobi KPK. Mereka terdiri dari mahasiswa, seniman, penyanyi dan penggiat anti korupsi. Mereka berbaur dan menikmati suguhan music Reggae yang dinyanyikan Komunitas Reggae.

Tampak terlihat Frengki Sahilatua, Ketua Komunitas Facebooker Anti Koruspi Usman Yasin, Ketua Komunitas Reggae Rus Muhammad, Pengamat Komunikasi Politik Effendi Gazali, Seniman sekaligus pelukis Kisuhardi.

Kordinator Seniman Anti Korupsi Lalu Hilman Afriandi mengatakan acara ini akan terus digelar hingga 100 hari mendatang. "Kami sudah 12 hari menginap dan ini bentuk dukungan kami bagi komitmen untuk memberantas korupsi di Indonesia," ujarnya kepada okezone.

Hingga berita ini diturunkan, acara masih terus berlangsung hingga tengah malam. Anda tertarik? pilihan ada di tangan anda.(bul)(hri)

Publik Tunggu Sikap Tegas Presiden SBY

2009-11-14T18:57:00.000-08:00

news.okezone.com .JAKARTA - Setelah Tim verifikasi fakta atau Tim 8 atas kasus Bibit dan Chandra menyerahkan rekomendasi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Senin mendatang, keputusan presiden sangat ditunggu publik.

Pendiri agrup jejaring sosial facebook "Dukung Chandra-Bibit", Usman Yasin mengatakan presiden perlu mengambil keputusan tegas, tepat, dan cerdas sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

"Kita berharap ada tindak lanjut dari presiden atas rekomendasi dari tim 8," katanya kepada okezone, di Kantor KPK, Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan, saat menghadiri acara "Malam Seni Anti Korupsi", Sabtu (14/11/2009) malam.

Apabila Presiden SBY tidak merespon rekomendasi dari tim 8 maka presiden akan kehilangan wibawanya sebagai pemimpin negara dan akan memicu sentimen negatif dari massa yang lebih besar. "Seandainya rekomendasi Tim 8 tidak di tindak lanjuti oleh SBY, itu artinya tidak ada wibawanya presiden," terangnya.

Dukungan yang mengalir bagi Chandra-Bibit di situs jejaring sosial facebook hingga kini tembus angka 1,3 juta. Angka tersebut masih berpotensi bertambah dan tidak mustahil mereka akan kembali turun ke jalan bila keputusan presiden terhadap rekomendasi Tim 8 mengecewakan.

"Bukan mustahil akan bertambah, keputusan presiden nanti akan sangat menentukan. Intinya kita damai, tidak beringas," tandasnya.(bul) (hri)

Para Seniman Siap Lawan Buaya

2009-11-14T18:50:00.000-08:00

news.okezone.com-JAKARTA - Para seniman dan penggiat anti korupsi menyatakan kesiapannya untuk melawan buaya-buaya yang akan melemahkan cicak. Perlawanan itu disampaikan cukup unik dengan menggelar acara pentas seni di halaman Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sabtu (14/11/2009) malam.

Pentas seni yang berlangsung mulai pukul 19.00-00.00 wib dinihari itu di isi oleh beragam atraksi seperti nyanyian lagu anti korupsi dan orasi-orasi pro KPK yang digemakan para aktivis dan seniman.

Musisi senior, Franky Sahilatua mengatakan, acara dengan tajuk "Malam Seni Anti Korupsi" itu sebagai apresiasi masyarakat untuk terus menyuarakan pemberantasan korupsi di Indonesia, termasuk oknum-oknum aparat penegak hukum yang hendak membasmi KPK.

"Jadi, yang harus diperjuangkan adalah bagaimana melawan buaya-buaya. Kita tau tingkah laku mereka selama ini. Di mana hukum diperjual belikan," ujarnya kepada okezone di lokasi.

Ia menambahkan, korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat parah kondisinya. Ibarat penyakit, korupsi tidak hanya mendarah daging lagi tetapi sudah kronis dan memprihatinkan. "Korupsi sudah merusak masyarakat kita, tentu harus terus diberantas," imbuhnya.

Menurut Franky, Presiden SBY sejatinya mengambil sikap tegas terkait polemik yang melanda KPK dan Polri. SBY sebagai orang nomor wahid di Indonesia perlu berani mengambil keputusan sebagai respon atas rekomendasi Tim 8 terhadap kasus Bibit dan Chandra.

"Tim 8 dibentuk oleh presiden. Lalu, buat apa dibentuk kalau tidak didengar," cetusnya.

Bila terbukti adanya rekayasa kriminalisasi terhadap KPK, Presiden SBY punya hak prerogatif untuk memberhentikan Kapolri dan Jaksa Agung. "Presiden kan punya hak prerogatif. Kapolri dan Jaksa Agung itu bawahan presiden, kalau presiden bilang stop ya selesai sudah," tandasnya.(bul) (hri)

1.000 Siswa SMA Dukung KPK

2009-11-13T06:48:00.000-08:00

Jakarta - Dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus meluas. Kini giliran siswa siswi SMA yang mendukung lembaga antikorupsi itu. Sekitar 1.000 siswa SMA menandatangani deklarasi dukungan untuk KPK dan pemberantasan korupsi jalan terus.

Ini bentuk dukungan antikorupsi. Kita saja care, masak yang tua-tua enggak. Malu kan?" kata Dina, salah satu pengurus OSIS SMAN 13, Jakarta Utara di sekolahnya, Jl Berdikari, Kamis (12/11/2009).

Agenda dukungan itu diawali dengan tari Saman. 12 siswa membawakan tari tersebut dengan kaos khusus yang bertuliskan 'Hati-hati Bahaya Korupsi'. Kemudian satu persatu siswa memberikan pandangangannya menganai korupsi, dan diakhiri penandatanganan deklarasi diatas kain putih sepanjang 200 meter.

"Kami tahunya korupsi itu merusak. Karena mengambil duit yang bukan hak-nya," timpal salah seorang siswa, Nadia.

Meski sempat terhenti karena hujan, tidak menghentikan aksi tersebut. Kain putih panjang dipindah ke lorong antar kelas dan ramai-ramai membubuhkan tanda-tangannya. Plus komentar-komentar khas ABG, antara lain 'ABG saja tahu, masak yang tua kagak' dan 'Korupsi udah bukan jamannya. Ngerti nggak sih lo'. (Ari/ken

Gerakan Sosial untuk KPK

2009-11-13T05:46:00.001-08:00

Partisipasi publik yang kian kuat itu, dan meluasnya dukungan masyarakat serta para tokoh dan elite terhadap dua komisioner KPK berikut masalah yang menimpa institusi terdepan dalam pemberantasan korupsi di negeri ini tersebut, tak pelak melahirkan suatu kesimpulan mengenai terbangunnya gerakan sosial yang berhasil di masyarakat.

Suatu fenomena sosial-politik yang tidak bisa diabaikan oleh siapa pun, baik dalam konteks pematangan demokrasi maupun penguatan kesadaran tentang bahaya laten korupsi dan kejahatan-kejahatan sejenisnya di negeri ini. Gerakan sosial merupakan aliansi sosial yang luas dari orang-orang yang tergabung dalam usaha untuk menimbulkan pengaruh atau menandai sebuah aspek dalam perubahan sosial dalam masyarakat.

Berbeda dengan partai-partai politik atau kelompok-kelompok kepentingan dan kelompok-kelompok penekan yang diorganisasikan secara formal, gerakan sosial biasanya diorganisasikan secara informal (David Jary & Julia Jary, 1991).

Pada umumnya gerakan sosial menjadi alternatif untuk membangun partisipasi dan dukungan publik yang efektif dan efisien untuk merespons dan menyikapi persoalan serta kasus yang dipandang merugikan kepentingan publik, merusak kehidupan masyarakat luas, atau mengancam kedaulatan negara-bangsa. Dalam kasus mutakhir yang menimpa dua komisioner KPK, bisa terbaca bahwa gerakan sosial--baik yang dibangun dalam jejaring dunia maya maupun yang digalang secara riil dalam bentuk-bentuk aksi demonstrasi, unjuk rasa, dan konsolidasi kekuatan demokratis civil society--mampu menunjukkan kekuatan dan perlawanan yang produktif terhadap anasir jahat yang hendak menghambat upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Perlu dicatat, tidak semua gerakan sosial berhasil dalam perjuangan dan pencapaian tujuannya. Dalam prakteknya pula, suatu gerakan sosial sangat mungkin mendapat tandingan atau perlawanan dalam bentuk gerakan sosial yang lain. Dukungan pengguna Facebook terhadap KPK ternyata mendapat reaksi dari pendukung Polri, meskipun dalam jumlah yang jauh lebih sedikit. Karena itu pula, sekaligus untuk menghindari perlawanan gerakan sosial lain yang kontraproduktif, keberhasilan suatu gerakan sosial biasanya ditandai oleh tiga elemen besar yang dilakukan secara simultan.

Pertama, kampanye yang terorganisasi dan berkelanjutan untuk menyuarakan klaim bersama dalam meraih sasaran tertentu. Kedua, pengulangan aktivitas dalam menggalang dukungan dan mengumpulkan partisipan. Ketiga, menjaga keutuhan dan komitmen perjuangan gerakan sosial. Ketiga elemen besar tersebut tampak dalam gerakan sosial untuk KPK. Dalam perspektif yang lebih luas, gerakan sosial bisa menjadi sandingan yang positif dalam kepentingan demokratisasi dan penguatan partisipasi publik yang beradab. Charles Tilly (2004), misalnya, menyebutkan gerakan sosial sebagai wahana besar bagi partisipasi rakyat biasa dalam ruang politik publik. Gerakan sosial berkaitan erat dengan sistem politik yang demokratis. Biasanya pula gerakan sosial terlibat dalam pendemokrasian bangsa-bangsa, tetapi gerakan sosial lebih sering mekar justru setelah terjadinya demokratisasi.
Kesadaran kritis Banyak pelajaran yang bisa dipetik dari gerakan sosial untuk KPK ini. Perjuangan publik yang massif untuk memberantas korupsi dan memborgol koruptor ini juga mengisyaratkan agar momentum cicak versus buaya itu dioptimalkan dalam kerangka gerakan yang lebih luas dan sinergis untuk menyehatkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal ini sangat mungkin karena institusi-institusi resmi, khususnya yang berkaitan langsung dengan penegakan hukum dan artikulasi kedaulatan rakyat, sudah terlihat tidak bisa lagi diandalkan. Polri dan Kejaksaan Agung dalam menangani kasus yang menimpa dua komisioner KPK dinilai publik tidak mencerminkan profesionalisme dan integritas. DPR (Komisi III), yang seharusnya peka terhadap suara dan hati nurani rakyat, juga tidak artikulatif dalam meningkahi gema masyarakat luas dalam gerakan sosial untuk KPK.Sikap dan komunikasi politik yang dipertontonkan oleh lembaga-lembaga resmi negara itu setidaknya menunjukkan dua hal. Pertama, tidak efektifnya (jika tidak dikatakan gagalnya) lembaga-lembaga resmi negara tersebut dalam penegakan hukum, pengayoman masyarakat, dan pencerminan good governance. Kedua, konsekuensinya, ketidakpercayaan publik semakin luas terhadap aparatur negara dan lembaga legislatif, yang semestinya memberikan teladan dan dukungan penuh dalam pemberantasan korupsi.

Karena itu, logis jika gerakan sosial untuk KPK menjadi fenomenal dan bisa dipandang sebagai prototipe partisipasi masyarakat luas yang konstruktif untuk ikut mendorong penyelesaian masalah secara adil dan transparan. Pembentukan Tim Pencari Fakta atau Tim 8 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sulit untuk dibantah, merupakan hasil gerakan sosial untuk KPK.

Gerakan sosial untuk KPK juga menjadi refleksi dari menguatnya kesadaran kritis masyarakat atas ketidakberesan aparat dalam menyelesaikan perkara hukum. Gerakan sosial seperti inilah, barangkali, yang dikatakan Alain Touraine (1988) menandai kesadaran baru tentang sejarah dan reflektivitas di antara kelas-kelas baru kaum profesional dan gerakan sosial yang merefleksikan peningkatan kapasitas kesadaran diri untuk membentuk terma-terma sejarah.

Terbukti, gerakan sosial untuk KPK telah menorehkan sejarah dan meningkatkan kesadaran kritis warga atas berbagai penyimpangan dan tindakan hukum yang tidak wajar. Publik atau masyarakat semakin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, dan kemudian membaginya dengan individu dan komunitas lain secara langsung atau melalui sarana teknologi komunikasi dan media massa hingga membentuk jejaring sosial yang efektif. Dengan demikian, gerakan sosial ini berhasil membangun opini publik yang sehat, dan pemihakan atas individu dan institusi yang akan dikerdilkan agar tidak berdaya dalam tugasnya memberantas korupsi.

Asep Purnama Bahtiar,
KEPALA PUSAT STUDI MUHAMMADIYAH DAN PERUBAHAN SOSIAL-POLITIK UMY

Sumber: Koran Tempo, 12 November 2009

Petisi Peduli KPK dari SMA

2009-11-13T05:43:00.000-08:00

Jam belajar belum usai, tapi kemarin siang itu ratusan siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 13 Jakarta menghambur keluar dari ruang kelas. Langkah mereka berderap penuh antusiasme menuju panggung mini di tengah lapangan sekolah.Mula-mula mereka menyanyikan lagu mars sekolah. Perwakilan kelas kemudian membacakan deklarasi pernyataan prihatin atas perseteruan antarlembaga penegak hukum dan maraknya praktek makelar kasus. Mereka mendesak Presiden mengambil sikap sesuai dengan kewenangannya. Ada dua spanduk di situ.

Mereka kemudian membubuhkan tanda tangan di spanduk tersebut. "Semua anak didik kami izinkan mengikuti kegiatan gelar 1.000 tanda tangan pro-pemberantasan korupsi," ujar Retno, guru pendidikan kewarganegaraan sekolah itu.

Tiba-tiba hujan turun disertai angin kencang , tapi anak-anak itu tak menghentikan kegiatan mereka. Penandatanganan diteruskan di selasar depan kelas. Deklarasi ini merupakan puncak dari acara yang telah digelar sepekan silam oleh OSIS SMA 13. Mereka menyelenggarakan kompetisi lagu bertema "Demokrasi, Keadilan, dan Pluralitas" bagi siswa. Pihak SMA 13 sepakat memasukkan kegiatan ini sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan.

Di mana-mana kini banyak unsur masyarakat membuat petisi untuk mendukung Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah.Di Makassar, Sulawesi Selatan, 20 tokoh yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi (Kompak) Sulawesi Selatan meneken petisi untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Isinya, copot dan adili Kepala Polri dan Jaksa Agung, SP3-kan kasus Bibit-Chandra, usut tuntas kasus Bank Century, dan tangkap mafia peradilan.

"Rakyat punya cara untuk menuangkan unek-uneknya," kata Adnan, koordinator aksi. Koordinator Urban Poor Consortium Wardah Hafidz menyatakan tingginya eskalasi gerakan dalam kasus KPK berpotensi memunculkan gerakan rakyat. "Kalau pemerintah tak merespons secara cepat dan lugas," ucapnya seusai aksi.

Adapun Pusat Kajian Anti (Pukat) Korupsi Yogyakarta sangsi terhadap komitmen Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dalam menuntaskan kasus ini setelah Kejaksaan Agung diminta meneruskan proses hukum Bibit dan Chandra. "Jangan-jangan DPR representasi komponen Istana," ujar Kepala Divisi Korupsi dan Sumber Daya Alam Totok Dwi Diantoro kemarin.

Sumber: Koran Tempo, 13 November 2009
Foto: Detik.com

KPK Periksa Dirut PLN

2009-11-13T05:41:00.000-08:00

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meraeriksa Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Fahmi Mochtar terkait penyelidikan sistem informasi di perusahaan tersebut "Pak Fahmi dimintai keterangan dalam proses penyelidikan Rencana Induk Sistem Informasi PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi di Jakarta, Kamis (12/11).

Johan menjelaskan, proyek itu terjadi pada 2003-2005, saat Fahmi menjabat general manager PT PLN distribusi Jakarta Raya dan Tangerang. Johan tidak bersedia menjelaskan kasus itu iebih rinci karena masih dalam tahap penyelidikan.

Sementara itu, Fahmi Mochtar tidak mengaku diperiksa dalam kasus tersebut. Dia bahkan sempat berusaha menghindar dari para wartawan yang hendak mengajukan pertanyaan.

Awalnya Fahmi akan keluar dari pintu utama Gedung KPK sekitar pukul 17.00 WIB, setelah menjalani pemeriksaan selama enam jam. Dia kemudian berusaha keluar dari Gedung KPK melalui pintu belakang. Namun, upaya itu gagal setelah para wartawan bersiaga di pintu tersebut. Akhirnya, Fahmi kembali ke lobi dan ke luar melalui pintu utama.

Setelah dicecar dengan sejumlah pertanyaan, akhirnya Fahmi menjelaskan bahwa dirinya hanya dimintai keterangan tentang hal-hal umum. "Saya dimintai keterangan soal rapat , koordinasi saja," kata Fahmi.

Dia berulang kali mengelak dari berbagai pertanyaan, spesifik tentang, kasus yang sedang diselidiki. "Intinya saya dimintai keterangan soal umum," tegasnya. Selain melakukan penyidikan kasus sistem informasi PT PLN, KPK saat ini sudah melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi dalam proyek layanan pelanggan berbasis Customer Management System-(CMS) di PT PLN Jawa Timur. Kasus itu telah menjerat mantan General Manajer PT PLN Jawa Timur Hariadi Sadono sebagai tersangka.

Sumber: Investor Daily, 13 November 2009

SBY Harus Bertindak Tegas Dukung Rekomendasi Tim 8

2009-11-11T01:07:00.000-08:00

DetikNews Jakarta - SBY harus bersikap tegas. Rekomendasi Tim 8 mengenai kasus Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto harus diberi dukungan. Bagaimanapun tim itu dibentuk dengan kewenangannya.

"SBY harus mengatakan, ini hasil Tim 8. Percaya, kerjakan," kata Ketua Komisi Hukum Nasional Prof Dr JE Sahetapy di Jakarta, Rabu (11/11/2009).

Bila kemudian SBY bertindak netral, menyikapi temuan hanya dengan akan meneruskannya ke kepolisian dan kejaksaaan dan kemudian berharap ada perdamaian, hal itu sebaiknya tidak dilakukan.

"Pak SBY harus tegas, dengan mengatakan saya dengan ini instruksikan (kasus ini) berhenti. Kalau tidak, nanti namanya kembali kepada Soeharto jilid II," urainya.

Apalagi saat ini masyarakat sudah melihat rekaman yang diputar di Mahkamah Konstitusi (MK), tapi Anggodo Widjojo belum juga ditahan.

"Kalau SBY kemudian membentuk Tim 8 dan dia seolah-olah bersikap netral, dia berarti tidak percaya kepada Tim 8 ini," imbuhnya.

Dari kasus ini, dia justru menengarai adanya kemungkinan-kemungkinan lain dari penegak hukum yang menggerogoti wibawa SBY.

"Saya khawatir, ada oknum di kepolisian dan kejaksaan yang secara tidak langsung ingin menjatuhkan SBY atau apa. Saya takut masyarakat bangkit melawan, kan repot," tokoh senior ini mencoba mengingatkan.

Ditemukan Perubahan Isi BAP Bibit

2009-11-09T18:28:00.000-08:00

JAKARTA–Tim pengacara Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Riyanto dan Chandra Markpk3ta Hamzah menemukan perubahan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Bibit Samad Riyanto.

Anggota tim pengacara, Achmad Rifai ketika dihubungi di Jakarta, Selasa, mengatakan, ada beberapa keterangan yang disampaikan Bibit tidak dimasukkan ke dalam BAP oleh penyidik Mabes Polri. Namun, ada beberapa keterangan yang tidak disebutkan justru muncul di BAP.”Jadi dalam BAP ada yang disebutkan oleh klien kami tetapi tidak dimasukan. Dan ada yang tidak disebutkan oleh klien kami malah dimasukan,” Kata Rifai.

Bibit dan Chandra ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dalam menerbitkan status cegah (larangan pergi ke luar negeri) terhadap pengusaha Djoko Tjandra dan Anggoro Widjojo.

Rifai mencontohkan, perubahan itu muncul dalam jawaban Bibit atas pertanyaan penyidik polisi tentang dasar hukum bagi KPK dalam penerbitan cegah terhadap seseorang. “Pak Bibit jawab ada (dasar hukum) tetapi di BAP dibilang tidak ada,” kata Rifai.

Dasar hukum yang dimaksud adalah pasal 12 Undang-undang KPK yang secara tegas memberikan kewenangan kepada KPK untuk mencegah seseorang untuk pergi ke luar negeri.

Selain itu juga ada pasal 25 dan pasal 21 Undang-undang KPK. Pasal-pasal itu pada intinya menyatakan bahwa kepemimpinan KPK bersifat kolegial, namun KPK berwenang menerbitkan aturan internal untuk mengatur mekanisme tata pelaksanaan kerja KPK.

Ketentuan itu ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Pimpinan KPK nomor 33 tahun 2007 dan Surat Keputusan Pimpinan KPK nomor 447 tahun 2008 tentang Pembagian tugas Pimpinan. Keputusan itu kemudian dituangkan dalam dituangkan lagi dalam bentuk prosedur operasional standar yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja kedeputian, direktorat, kesekjenan dan biro-biro di KPK. “Jadi itu bukti pencekalan sudah sesuai dengan aturan,” kata Rifai.

Menurut dia, Bibit pernah mengklarifikasi perubahan isi BAP itu kepada pihak kepolisian. Bibit meminta keterangan yang dia berikan seharusnya dituangkan apa adanya dalam BAP, tidak perlu diubah.

Menurut Rifai, upaya untuk mengubah BAP merupakan pelanggaran hukum. “Oleh karena itu kita kemarin melaporkan ke Itwasum (Inspektorat Pengawasan Umum Mabes Polri),” katanya.

Meski sudah menerima laporan , Itwasum tidak menyatakan perubahan BAP sebagai bentuk pelanggaran. “Karena itu kita tidak percaya lagi mereka (polisi) bisa independen untuk menyelidiki dugaan kasus tersebut,” kata Rifai menambahkan.

Rifai juga menyesalkan terlambatnya penyerahan turunan BAP dari penyidik Polri ke pihak Bibit dan Chandra serta penasihat hukum mereka. Menurut Rifai, penyidik Polri tidak segera menyerahkan BAP itu karena berkonsultasi dengan pimpinan mereka. “Ini kan sudah intervensi pimpinan ke penyidik dalam penyidikan,” katanya.

BAP itu baru diterima Bibit dan Chandra serta pihak penasihat hukum pada pekan lalu. Padahal, seharusnya BAP tersebut sudah diterima pada 18 September 2009. ant/kpo

Sumber : dukungkpk.com

Wajah Kapolri Tegang Usai Temui Menko Polhukam

2009-11-09T18:02:00.000-08:00

JAKARTA, KOMPAS.com - Tidak lama setelah menemui Tim Delapan di kantornya, Senin (9/11) malam, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Marsekal (Purn) Djoko Suyanto juga menerima kedatangan koleganya, Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri dan Jaksa Agung Hendarman Supandji.

Keduanya tiba hanya berselang sekitar 10 menit setelah Tim Delapan bergeser ke Kantor Dewan Pertimbangan Presiden untuk menggelar jumpa pers soal hasil kerja mereka selama seminggu.

Pertemuan antara Kapolri, Jaksa Agung, dan Menko Polhukam berlangsung tertutup selama kurang lebih 30 menit ketika Kapolri keluar terlebih dahulu dan langsung pergi.

Wajah Hendarso tampak tegang dan menolak menjawab pertanyaan wartawan yang menunggu. Dia hanya mengulurkan tangan kirinya meminta wartawan tidak mendekat dan mewawancarainya.

"Sudah-sudah. Sudah, ya, " ujarnya singkat dengan air muka serius dan langsung bergegas masuk ke dalam mobil dinasnya.

Saat berita ini dikirimkan, Jaksa Agung masih belum keluar dari kantor Menko Polhukam.

Slank Kembali Nyatakan Dukung KPK

2009-11-09T10:33:00.000-08:00

JAKARTA, KOMPAS.com--Grup band papan atas Slank, yang selama ini dikenal dengan sikap mereka yang anti korupsi, kembali menyatakan dukungannya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kami mendukung KPK," kata Kaka, vokalis grup band itu, di Jakarta, Kamis.

Pernyataan Kaka tersebut merupakan buntut dari penetapan dua Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto sebagai tersangka penyalahgunaan wewenang oleh penyidik Mabes Polri di Jakarta, Selasa (15/9) malam.
Sebelumnya, Antasari Azhar, Ketua KPK nonaktif, juga telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB), Nasruddin Zulkarnaen.

Slank berharap dua permasalahan di tubuh KPK tersebut tidak berujung pada penutupan atau pembubaran lembaga pemberantasan korupsi tersebut.
"Biarkan proses hukum berjalan, apapun hasilnya KPK harus tetap ada karena KPK masih dibutuhkan di Indonesia," katanya tegas.

Senada dengan pernyataan Kaka, personil slank lainnya, Bimbim mengatakan selama aparat penegak hukum lain belum optimal dalam pemberantasan korupsi maka KPK harus tetap ada.

"Slank, dan tentunya masyarakat Indonesia menaruh harapan besar pada KPK. Karena itu kami ingin lembaga itu tetap ada," katanya.

Bimbim juga mengatakan, Slank akan merilis single mengenai anti korupsi di awal tahun 2010 berjudul Mayday.

"Istilah Mayday sering kita dengar digunakan saat pilot merasa kondisi pesawat kurang baik atau dalam keadaan darurat," katanya.

Karena itu, slank akan meluncurkan single Mayday, sebagai bentuk kepedulian group band yang digawangi Bimbim, Kaka, Ridho, Abdi dan Ivan mengenai budaya korupsi di Indonesia yang terus memburuk dan sudah masuk level darurat.

"Single tersebut juga menjadi bentuk dukungan kami terhadap keberadaan KPK," katanya.

Gerakan Sejuta Facebookers Penuhi Target

2009-11-09T10:30:00.000-08:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Gerakan Sejuta Facebookers (pengguna layanan jejaring sosial di dunia maya, Facebook) telah mencapai target dengan menggalang 1.000.000 orang pada Sabtu (7/11) pagi pada sekitar pukul 06.30 WIB.
"Ini adalah awal," kata pemrakarsa gerakan, Usman Yasin, dalam wawancara di sebuah stasiun televisi swasta nasional di Jakarta, Sabtu pagi.

Gerakan Sejuta Facebookers itu dibuat Usman Yasin, antara lain, karena kegemasannya melihat sesuatu hal yang dinilainya sebagai sebuah bentuk ketidakadilan. Usman yang merupakan pengajar di Universitas Muhammadiyah Bengkulu itu melihat jejaring sosial seperti Facebook merupakan hal yang efektif untuk menyuarakan suara masyarakat apa adanya tanpa rekayasa. "Saya awalnya tidak menyangka akan seperti ini jadinya," katanya.
Menurut dia, penamaan gerakan dengan menggunakan angka satu juta awalnya, antara lain, untuk menarik perhatian masyarakat yang merupakan pengguna layanan Facebook tersebut. Ia juga merasa terharu karena gerakan tersebut tidak hanya mendapat respons positif dari masyarakat di dalam negeri, tetapi juga dari warga negara Indonesia (WNI) yang sedang berada di luar negeri.

Usman berharap agar gerakan ini dapat menjadi pemicu agar berbagai kasus lainnya yang lebih besar dapat segera terungkap. Gerakan Sejuta Facebookers itu sendiri baru dibuat Usman sejak tanggal 29 Oktober 2009, yang dipicu dari peristiwa penahanan dua pimpinan KPK (nonaktif), Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah, karena dinilai Mabes Polri menghalang-halangi penyidikan.
Namun, Bibit dan Chandra akhirnya ditangguhkan penahanannya oleh Mabes Polri sejak Selasa (3/11) malam. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Nanan Soekarna mengemukakan, penangguhan penahanan itu dilakukan bukan karena adanya desakan dari pihak mana pun.

Facebookers" Bersatu Melawan Koruptor

2009-11-09T10:24:00.000-08:00

JAKARTA,KOMPAS.com — Teriknya sinar matahari tak menghalangi ribuan facebookers pendukung KPK berkumpul di Bundaran HI. Minggu (8/11) pagi, mereka menyatakan dukungan langsung kepada dua pimpinan (nonaktif) KPK, Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto, yang ditetapkan oleh Polri sebagai tersangka.
Tak tanggung-tanggung, ribuan facebookers tersebut telah menyemut di Bundaran HI hingga menjelang siang ini. Sementara itu, forum facebookers dukung Chandra dan Bibit sudah mencapai lebih dari 1 juta orang.

Ratno (24), salah satu facebookers yang turut serta dalam aksi tersebut, menyatakan kekesalannya terhadap proses hukum yang dilakukan oleh Polri terhadap dua pimpinan KPK tersebut. Menurutnya, Polri tidak pernah tegas dalam melakukan penindakan dan proses hukum terhadap para koruptor. Hal yang ironis justru dilakukan Polri dengan mempersangkakan Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Ratno menilai, polisi tidak lagi independen dan memiliki kepentingan dengan menindak keduanya. "Kenapa justru Pak Bibit dan Pak Chandra yang ditindak. Mereka kan juga penegak hukum. Anggodo itu yang jelas-jelas harus di hukum berat," kata mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Jakarta tersebut.
Aksi para facebookers ini juga dilakukan dengan menggelar mimbar bebas dan panggung terbuka. Para musisi papan atas pun turut serta menyatakan dukungannya terhadap pemberantasan korupsi di atas panggung yang diberi nama Indonesia Sehat Melawan Korupsi.

"Mari rakyat Indonesia bersatu melawan korupsi. Jangan ada lagi mafia-mafia hukum di negeri ini. Kita ganyang koruptor," demikian orasi presenter Indra Bekti dari atas panggung. Ajakan ini pun langsung disambut oleh teriakan dan tepuk tangan dari ribuan facebookers.

Nindita (19), seorang pelajar SMU, juga turut bergabung dengan forum tersebut. Sebagai seorang pelajar, Nindita mengatakan, ia bingung dengan kisruh yang terjadi di antara institusi penegak hukum tersebut. "Sebenarnya saya bingung dengan konflik yang terjadi. Harusnya para penegak hukum itu terbuka kepada publik. Koruptor harus dibasmi semua," ungkapnya.

Aksi ini pun masih terus berlangsung. Semakin siang para facebookers pun semakin banyak dan memadati areal Bundaran HI tersebut. Demi menentang tindakan kriminalisasi terhadap KPK, mereka tampaknya terus melakukan aksi tersebut dengan penuh semangat. "Hidup KPK, ganyang koruptor," kata artis Happy Salma.

Aksi Demo Dukung KPK Dibubarkan Polisi

2009-11-09T04:21:00.000-08:00

VIVAnews - Dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengalir. Namun, aksi dukungan yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia dibubarkan polisi.

Polisi beralasan para mahasiswa itu belum berkoordinasi dengan polisi untuk melakukan aksi di depan Gedung KPK, Jakarta. "Semua harus mendapat izin, tadi izinnya izin audiensi bukan demo," kata salah satu petugas polisi, Riftazudin saat membubarkan aksi tersebut, Kamis 17 September 2009.
Sebelum dibubarkan, aksi demonstrasi itu baru berjalan beberapa saat. Para demonstran baru sebentar berorasi sebelum akhirnya dibubarkan polisi. Kemudian para mahasiswa tersebut diminta untuk melakukan kegiatannya sesuai dengan ijin semula, yaitu audiensi.

Dalam keterangan persnya, BEM FHUI menyatakan keprihatinannya atas penetapan dua pimpinan KPK sebagai tersangka dengan tuduhan penyalahgunaan wewenang. "Kami melihat ada upaya-upaya melemahkan gerakan pemberantasan korupsi," kata kordinator lapangan aksi Lahm Wahyu.

Dalam aksinya, mereka menuntut kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk bersikap profesional dan mendukung setiap pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sumber:

Deddy Mizwar Demo Mendukung KPK

2009-11-09T04:14:00.000-08:00

Deddy Mizwar, salah seorang artis yang dikenal begitu peduli dengan persoalan moralitas bangsa, siang tadi (Jumat 3/7) berdemo di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di jalan Rasuna Said, Jakarta. Bersama sekitar lima ratus massa yang tergabung dalam GARAP (Gabungan Rakyat Peduli KPK) memberikan dukungan terhadap lembaga yang saat ini sedang diobok-obok.Dalam orasi, mereka mengecam DPR yang sepertinya mengulur-ulur penyelesaian RUU Tipikor yang hingga saat ini belum juga rampung. Padahal, DPR akan reses pada bulan September mendatang.

Selain kecaman mereka terhadap DPR yang dinilai takut dan lamban terhadap RUU Tipikor, mereka juga mengecam pihak mana pun termasuk pemerintah yang mulai mempersoalkan keberadaan KPK. "Pemerintah tidak boleh mengutak-atik KPK. KPK adalah lembaga independen. Kami dan seluruh rakyat ada di belakang KPK," teriak seorang koordinator aksi dalam orasinya.Sementara massa mendengarkan orasi, Deddy Mizwar dan beberapa aktivis perwakilan GARAP KPK sedang menyampaikan aspirasi mereka ke ketua KPK.

Sebelumnya, pada Rabu pekan lalu, presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa KPK bukan lembaga superbody.

”Terkait KPK, saya wanti-wanti benar. Power must not go uncheck. KPK ini sudah powerholder yang luar biasa. Pertanggungjawabannya hanya kepada Allah. Hati-hati,” kata Presiden saat berkunjung ke harian Kompas, Jakarta, Rabu pekan lalu. (Kompas 25 Juni)

Sehari setelah ucapan SBY tentang KPK itu, BPKP sebuah institusi pemerintah yang bertugas mengaudit keuangan lembaga-lembaga pemerintah pun tiba-tiba berencana akan mengaudit KPK. Padahal, BPKP dinilai salah alamat. Karena KPK bukan lembaga pemerintah, melainkan lembaga independen yang tidak berada di bawah pemerintah.

Bukan itu saja, KPK menyatakan bahwa lembaganya setiap tahun sudah diaudit oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Dan hasilnya bagus-bagus saja.

Tidak jelas kenapa BPKP bersikeras mengaudit KPK. Dan, kenapa SBY tiba-tiba memberikan pernyataan yang dinilai banyak kalangan begitu pedas mengkritik KPK. Andi Malarangeng beberapa hari lalu sudah menyanggah sinyalemen bahwa hal itu karena kekesalaan SBY terhadap vonis Aulia Pohan yang juga besan SBY selama empat setengah tahun penjara atas dakwaan korupsi dana Bank Indonesia.

Sumber:eramuslim.com

Kiai NU Dukung KPK

2009-11-09T02:02:00.000-08:00

Liputan6.com, Kudus: Ratusan kiai yang mengikuti Halqah Alim Ulama Nahdlatul Ulama se-Jawa Tengah dan Yogyakarta memberikan dukungan kepada dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah. Para kiai mengaku prihatin atas penahanan Bibit dan Chandra.
Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatuth Tholibin Rembang Kiai Haji Mustofa Bisri mengatakan, pemerintah sebenarnya mengetahui bahwa penahanan kedua pimpinan KPK nonaktif itu membuat masyarakat resah. Oleh karena itu kiai yang akrab disapa Gus Mus itu meminta, agar proses hukum dilakukan dengan cara terbuka.

Sementara itu Partai Golongan Karya menyatakan, keberatan atas penahanan Bibit dan Chandra. Meski polri mengaku punya bukti, Bibit dan Chandra semestinya cukup jadi tahanan rumah atau kota. Golkar sebenarnya tak setuju pembentukan tim pencari fakta karena sistem peradilan seharusnya independen.

Dukungan terhadap Bibit dan Chandra juga diberikan sejumlah tokoh. Mantan Wakil Ketua KPK Erry Riana kembali mendatangangi Bareskrim Mabes Polri. Kedatangan Erry Riana juga untuk meminta agar polisi menahannya, karena dia juga pernah melakukan hal yang sama pada masa kepemimpinannya.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia Eep Syaefuloh Fatah menegaskan, penahanan terhadap Bibit dan Chandra merupakan bentuk kriminalisasi terhadap lembaga KPK. Dan hal itu, tambahnya, dapat menjadi pencitraan yang buruk bagi pihak kepolisian.(JUM/SHA)